Skip to content

Legal ataukah sebuah etika bisnis….????

January 9, 2009

Wow, mungkin hanya itu kata yang bisa kuungkapkan terhadap sebuah sistem proyek take and give. Mungkin saya terlalu awam bahkan buta dalam hal berbisnis sehingga sama sekali tidak mengetahui kode etik permainan yang harus dilewati.

Suatu hari saya mengantar teman ke sebuah kantor dinas x. Dia serta merta membawa segopok uang cash senilai Rp.132.000.000,- yang diminta oleh bosnya untuk diserahkan kepada pimpinan proyek (biasanya salah seorang kabag di dinas tersebut).

Saya      : Lha untuk apa bos??
Teman  :Yah bagi-bagi rejekilah, rejeki akhir tahun.
Saya      :Kok bisa
Teman  :Yah harus to, supaya bisnis lancar terus….

Mulailah saya bertanya dan mendapatkan jawaban yang cukup mencengangkan.

Ada sebuah proyek senilai 1.5 M pada sebuah instansi/dinas pemerintahan.
Kepala dinas ataupun pimpinan proyek akan merekomendasikan proyek tersebut pada sebuah kontraktor yang merupakan koneksinya.
Setelah dipotong Pph dan PPN maka nilai dari proyek tersebut menjadi 1,32 M.
Dari nominal proyek tersebut, 10 % harus diserahkan kepada Kepala Dinas dan 10% lainnya diserahkan kepada pimpinan proyek (pimpro biasanya terdiri seorang kepala dan anggota team) .

Sehingga jadilah nominal proyek sebenarnya sebesar 1.056.000.000,-.
Inipun berdasarkan informasi dari teman, proyek tersebut dihitung-hitung menghasilkan keuntungan kurang lebih Rp.400.000.000,-
busyet, pantasen banyak mau jadi pengusaha…

Nah dapat diketahui nilai actual project (nett project value) hanya sebesar Rp.600.000.000,-. dan hanya nominal sebesar ini yang dirasakan masyarakat.
Wah, jadi bertanya-tanya kapan negara ini maju ya….
Ketika semua elemen bergabung dalam satu kubangan jadilah mereka sangat kompak untuk mencari sesuap berlian……………..

Jadi teringat nominal gaji yang harus dipotong pajak untuk “katanya” pembangunan dan ujung-ujungnya harus disumbangkan kepada pihak-pihak “kurang” jelas.
“Jadi ga rela nih bayar pajaknya, he……2”.

2 Comments leave one →
  1. Evie permalink
    January 12, 2009 4:44 am

    Itulah, otonomi daerah tidak semerta merta membuat daerah menjadi lebih makmur daripada sentralisasi. Otonomi memindahkan korupsi dari pusat ke daerah, dan menumbuhkan banyak raja-raja kecil disana. Rakyat di negeri ini memang harus memperjuangkan nasibnya sendiri2. Saya bayar pajak cukup besar setiap bulan kpd pemerintah Jakarta. Tapi fasilitas publik yang disediakan minimal sekali. Tapi itu masih lebih baik, dibandingkan menjadi penduduk Palestina yang setiap hari bertaruh nyawa. Untung tinggal di Indonesia ya😀

  2. odusnatan permalink*
    January 12, 2009 5:38 am

    Setuju, pada beberapa hal terlihat banyak daerah belum siap akan desentralisasi. Akibatnya hanya orang2 tertentu yang menikmati hasilnya. Tapi menurut saya setidaknya ada perkembangan walaupun sedikit dari otonomi daerah dibandingkan jaman dulu. Sayangnya jika otonomisasi benar2 dikelola dengan proper hasilnya pasti lebih jauh menggembirakan….
    Soal Palestina, yah memang benar lebih enak tinggal di indonesia, setuju…….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: